DKI Jakarta

Pemkot DKI Jakarta Siap Cabut Izin Pengelola Rusun Bila Tak Patuhi Pergub 132 Tahun 2018

Hal ini disampaikan Anies saat mengunjungi Apartemen Lavande, di kawasan Pancoran Jakarta Selatan tadi malam.

Indo-nesia.co.id –┬áKepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengatakan, bahwa pihaknya akan menerapkan sanksi kepada pengelola rumah susun milik (Rusunami) atau hunian vertikal di DKI Jakarta yang tak patuh terhadap pergub nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik guna menegakkan keadilan bagi semua.

“Di Pergub ada sanksinya. Mungkin peringatan atau teguran. Kesatu, kedua, sampai ketiga, baru mungkin ada lanjutan sampai pencabutan izin,” kata Kelik saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/2/2018).

Untuk mengatur keadilan di lingkungan rumah susun yang berada di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh pihak yang terlibat di rusun untuk menjalankan apa yang tertulis dalam pergub tersebut.

Hal ini disampaikan Anies saat mengunjungi Apartemen Lavande, di kawasan Pancoran Jakarta Selatan tadi malam.

Menurut Anies, hadirnya pergub 132 tahun 2018 tersebut bertujuan untuk mengatur pengelolaan Rusun Milik agar dapat berhasil guna, berdaya guna dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik, penghuni dan masyarakat umum dalam menjadikan rumah susun sebagai tempat tinggal yang sehat, aman, nyaman dan harmonis.

“Itu akan direalisasikan secara bertahap. Itu memang semacem di reset ulang, semua P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ) yang ada di DKI Jakarta, apartemen-apartemennya, contohnya kemarin di Lavande. Kalau yang ikutin, kemarin Pak Gubernur langsung turun dan awalnya hanya sosialisasi,” kata Kelik.

Kelik mengungkapkan, bahwa pergub tersebut direalisasikan secara bertahap.

Dimana, ia memberikan batas tenggat waktu hingga bulan Maret kepada seluruh pengelola rusun untuk mulai menjalankan proses penerapan pergub tersebut.

“Sampai Maret ini. Diharapkan Maret ini sudah ada yang progres, gak harus selesai. Mungkin ada yang sosialisasi mungkin sudah melakukan rapat umum anggota, ya itu tahapannya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Nelayan Kecewa Hasil Pembangunan Infrasturktur

Diketahui, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah menerima banyak keluhan mengenai tindakan intimidasi atau tekanan dari sejumlah pihak kepada para penghuni rusun.

Mulai dari tidak adanya transparansi keuangan, fasilitas yang tidak terawat, mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola, hingga bayaran IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) yang dinaikan sepihak.

“Ya, dari penghuni rusun di di DKI banyak keluhan. Mengenai transparansi keuangan di sana, kemudian fasilitas yang mungkin tidak terawat, pelayanan, air dan segala macem, kadang-kadang memang warga rusun di apartemen-apartemen kurang dapat menikmati. Sementara mereka membayar IPL, dan IPL juga dinaikan sepihak dengan pengelola. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur kemaren Pergub itu masih berlaku ya kita jalan terus,” ungkapnya.

Tags
Show More

Indonesia Media Online

Indo-nesia.co.id adalah portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, bisnis, hukum, sepakbola, entertainment, gaya hidup, otomotif, sains teknologi hingga jurnalisme warga. Dikemas dengan bahasa ringan, lugas dan tanpa prasangka. Informasi tersaji 24 jam, dapat dinikmati melalui desktop, laptop hingga beragam gadget atau perangkat mobile lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close